Mafia pengadilan di pengadilan dan mahkamah agung sudah kita kenal dan sering mendapat sorotan. Tapi ada satu mafia lagi yang tak kalah ganas, malah lebih serius karena urusannya adalah nyawa. Siapakah mereka? Mereka adalah mafia kesehatan, dari profesi yang berkaitan dengan kesehatan, mulai dari dokter, perawat, pemilik dan manajemen rumah sakit, pejabat pemerintah terkait, perusahaan farmasi, sales obat, apotik, IDI, asuransi kesehatan dan mungkin masih banyak lagi.
1. Dokter
Dokter adalah profesi kesehatan yang paling penting. Ia punya otoritas penuh dalam menentukan "nyawa" pasiennya. Bagaimana kinerja dokter di negara kita. Susah bukan rahasia kalau dokter di Indonesia lebih mata duitan ketimbang mengabdi. Mungkin mereka harus balikin modal karena mahalnya biaya yang mereka keluarkan untuk kuliah, apalagi spesialis. Mereka juga kerja di banyak tempat, kayak sopir angkot yang ngejar setoran. Entah seberapa perhatian yang bisa mereka curahkan untuk pasien mengingat seorang dokter menangani sangat banyak pasien dalam sehari. Di satu pihak rasio dokter dengan jumlah penduduk memang masih jelek, dan ini diperburuk dengan numpuknya dokter di kota2 besar. Kasus malpraktek juga masih banyak terjadi.
2. Rumah Sakit.
Rumah Sakit di Indonesia lebih dilihat sebagai pengeruk keuntungan dibandingkan sebagai pemberi layanan kesehatan bagi masyarakat. Belum2 mereka sudah minta uang muka kalau kita mau diopname. Posisi rumah sakit dengan dokter juga problematik, karena ada kala dokter menekan rumah sakit, dan rumah sakit menekan dokter, dan yang menjadi korban selalu pasien. Pembiayaan rumah sakit belum transparan, disatu pihak mereka mengeluh kesulitan keuangan sehingga membebankan pasien, namun di pihak lain, rumah sakit begitu menjamur sehingga memberikan pandangan bahwa bisnis rumah sakit adalah bisnis yang menguntungkan.
3. Pemerintah.
Asuransi kesehatan universal bagi seluruh masyarakan belum terbentuk, kecuali di beberapa daerah seperti Sumsel. Ini masih menjadi PR besar. Belum lagi berapa anggaran APBN untuk kesehatan, dan peraturan perundangan tentang kesehatan yang melindungi masyarakat.
4. Asuransi Kesehatan.
Asuransi kesehatan juga tidak jelas. Dananya tidak transparan, reimbursenya juga sering gak jelas. Sering ada kasus yang tidak bisa diklaim, sementara perusahaan asuransi plus agen2nya menjadi kaya raya.
5. Farmasi.
Ini juga sarang setan. Harga obat di negara ini setinggi langit. Banyak obat2 yang sebenarnya generik bebas paten yang harusnya murah diberi brand sehingga bisa dijual dengan harga 10x lipat, dan ini diijinkan undang2. Komisi2an antara perusahaan farmasi dan dokter juga sudah menjadi rahasia umum. Dokter jadi memberi obat berdasarkan pertimbangan komisi, bukan pertimbangan terapi, supaya dapat komisi.
6. Sales obat.
Ini juga sama, kepanjangan tangan dari perusahaan farmasi. Bagi mereka yang penting obat laku dan dapat komisi.
7. IDI
IDI (Ikatan Dokter Indonesia) lebih sering terdengar melindungi dokter yang melakukan malpraktek, sehingga tidak memberi efek jera. Ini seperti pepatah saja, "If you scratch my back, I will scratch your back."
8. Pemalsu obat.
Ini lebih parah lagi. Mereka memalsukan obat dan menjualnya. Bayangkan saja anda kalau beli obat jantung yang palsu. Masih mending kalau mereka memalsu obat dengan menggunakan placebo alias cuma tepung, kadang mereka memalsu obat dengan memakai obat kadaluarsa sehingga membahayakan nyawa secara langsung.
Showing posts with label kesehatan. Show all posts
Showing posts with label kesehatan. Show all posts
Wednesday, April 15, 2009
Sunday, March 15, 2009
Program Pak Alex, Berobat Gratis di Sumsel
Berbahagialah mereka yang bermukim di Propinsi Sumatra Selatan, karena sejak akhir Januari 2009, mereka sudah dapat menikmati pengobatan gratis. Program ini bernama Jamsoskes (Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat) Sumatera Selatan Semesta. Yang penting adalah kata yang terakhir yaitu "Semesta", artinya universal, alias coverage menyeluruh. Bagaimanakah sesunggguhnya ini terjadi?
Jamsoskes ini, sebenarnya bukanlah berarti menjamin keselurahan penduduk di Sumsel. Lebih tepatnya, ia menutupi bagian yang belum ter-cover oleh asuransi lain, yaitu sekitar 60% penduduk. Yang lainnya yang sudah ter-cover adalah, pegawai negeri oleh ASKES, anggota militer oleh ASABRI, tenaga kerja oleh JAMSOSTEK, dan rakyat miskin oleh ASKESKIN. Kenyataannya justru masyakat yang gak miskin2 amat dan gak kaya2 amat yang tidak terlindungi. Inilah wilayah yang diambil oleh Jamsoskes ini.
Anggaran untuk asuransi ini ditutupi oleh anggaran propinsi sekitar 200 milyar dan anggaran dari kabupaten kotamadya sekitar 80 milyar. Ini baru dari hitung2an anggaran, berapa realisasinya nanti kita belum tahu, apalagi dengan animo masyarakat untuk berobat gratis yang begitu tinggi. Mudah2an sih anggarannya gak jebol.
Di luar anggarannya, ini memang benar2 gratis tis! Syaratnya pun sangat mudah, hanya dengan KTP dan KK, atau surat domisili. Betul2 tidak menyulitkan seperti yang dialami oleh pemegang ASKESKIN. Hanya saja, berobatnya harus berjenjang. Jenjang pertama harus melalui PUSKESMAS, yang bila tidak mampu dirujuk ke rumah sakit kabupaten, yang jika tidak mampu lagi dirujuk ke rumah sakit propinsi, atau malah sampai ke pusat rujukan nasional RSCM. Kenyataannya sudah ada satu pasien dengan kelainan jantung yang dirujuk sampai RSCM sehingga bisa dioperasi di sana plus tiket pesawat ditanggung! Tanpa Jamsoskes ini mungkin nyawa orang itu tidak bisa diselamatkan.
Sang gubernur sendiri Alex Nurdin, melihat bahwa kas daerah memang bisa tekor dengan jaminan kesehatan ini. Namun di lain pihak ia justru melihat di situlah seninya. Ia yang sebelumnya sukses dengan program kesehatan gratis sebagai Bupati Musi Banyuasin, ingin meluaskan sayap program ini sampai ke seluruh Sumatera Selatan. Memang tidak mudah ujarnya untuk meyakinkan seluruh bupati dan DPRD. Katanya jika kita bisa menyediakan program kesehatan gratis karena punya anggaran, nenek2 juga bisa, katanya sambil bergurau. Saat ini ia sendiri sedang berusaha membangun kantor gubernur yang baru tanpa mengambil biaya SEPESER PUN dari kas daerah. Gimana caranya, di situlah tantangannya sebagai seorang gubernur!
Saya pribadi hanya bisa salut untuk sosok seperti beliau. Beliau bukan satu2nya sinar cemerlang di bumi pertiwi ini sejak otonomi daerah. Kita juga mendengar cerita sukses dari Gubernur Gorontalo Fadel Muhamad, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi, Bupati Sragen, Bupati Jembrana, dan Bupati Kutai Timur. Beliau2 ini terus terang memberikan harapan di tengah carut marutnya negeri ini.
Catatan kecil: Gimana Babel, nyesel gak pisah sama Sumsel, jadi gak kebagian kesehatan gratis :p
Jamsoskes ini, sebenarnya bukanlah berarti menjamin keselurahan penduduk di Sumsel. Lebih tepatnya, ia menutupi bagian yang belum ter-cover oleh asuransi lain, yaitu sekitar 60% penduduk. Yang lainnya yang sudah ter-cover adalah, pegawai negeri oleh ASKES, anggota militer oleh ASABRI, tenaga kerja oleh JAMSOSTEK, dan rakyat miskin oleh ASKESKIN. Kenyataannya justru masyakat yang gak miskin2 amat dan gak kaya2 amat yang tidak terlindungi. Inilah wilayah yang diambil oleh Jamsoskes ini.
Anggaran untuk asuransi ini ditutupi oleh anggaran propinsi sekitar 200 milyar dan anggaran dari kabupaten kotamadya sekitar 80 milyar. Ini baru dari hitung2an anggaran, berapa realisasinya nanti kita belum tahu, apalagi dengan animo masyarakat untuk berobat gratis yang begitu tinggi. Mudah2an sih anggarannya gak jebol.
Di luar anggarannya, ini memang benar2 gratis tis! Syaratnya pun sangat mudah, hanya dengan KTP dan KK, atau surat domisili. Betul2 tidak menyulitkan seperti yang dialami oleh pemegang ASKESKIN. Hanya saja, berobatnya harus berjenjang. Jenjang pertama harus melalui PUSKESMAS, yang bila tidak mampu dirujuk ke rumah sakit kabupaten, yang jika tidak mampu lagi dirujuk ke rumah sakit propinsi, atau malah sampai ke pusat rujukan nasional RSCM. Kenyataannya sudah ada satu pasien dengan kelainan jantung yang dirujuk sampai RSCM sehingga bisa dioperasi di sana plus tiket pesawat ditanggung! Tanpa Jamsoskes ini mungkin nyawa orang itu tidak bisa diselamatkan.
Sang gubernur sendiri Alex Nurdin, melihat bahwa kas daerah memang bisa tekor dengan jaminan kesehatan ini. Namun di lain pihak ia justru melihat di situlah seninya. Ia yang sebelumnya sukses dengan program kesehatan gratis sebagai Bupati Musi Banyuasin, ingin meluaskan sayap program ini sampai ke seluruh Sumatera Selatan. Memang tidak mudah ujarnya untuk meyakinkan seluruh bupati dan DPRD. Katanya jika kita bisa menyediakan program kesehatan gratis karena punya anggaran, nenek2 juga bisa, katanya sambil bergurau. Saat ini ia sendiri sedang berusaha membangun kantor gubernur yang baru tanpa mengambil biaya SEPESER PUN dari kas daerah. Gimana caranya, di situlah tantangannya sebagai seorang gubernur!
Saya pribadi hanya bisa salut untuk sosok seperti beliau. Beliau bukan satu2nya sinar cemerlang di bumi pertiwi ini sejak otonomi daerah. Kita juga mendengar cerita sukses dari Gubernur Gorontalo Fadel Muhamad, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi, Bupati Sragen, Bupati Jembrana, dan Bupati Kutai Timur. Beliau2 ini terus terang memberikan harapan di tengah carut marutnya negeri ini.
Catatan kecil: Gimana Babel, nyesel gak pisah sama Sumsel, jadi gak kebagian kesehatan gratis :p
Sunday, February 22, 2009
Pemilu (3)
Salah satu pertemuan dengan CALEG dari PPP
Baru2 ini aku menghadiri sebuah acara yang dalam "kondisi normal" tidak akan saya hadiri. Mungkin ini juga karena kejadian itu terjadi dalam kesempatan yang "tidak normal". Singkat kata saya hadir dalam pertemuan dengan seorang CALEG DPR-RI dari PPP, DAPIL Jawa Barat VI yang membawahi kora Bekasi dan Depok, dr Syahrizal Syarif. Beliau juga adalah Ketua Badan Pelayanan Kesehatan NU, alias MENTERI KESEHATAN NU. Dalam kondisi normal, saya tidak akan hadir di dalam acara demikian, tapi forum tersebut memang sebuah forum "elite" yang dihadiri kurang dari 20 orang, dan diselenggarakan dalam sebuah format diskusi, yang bukan saja dialogis, tapi akademis. Pertemuan ini diadakan di Cak Tarno Institute, sebuah ajang debat yang kami bentuk di sebuah kios buku milik Cak Tarno, di bilangan UI Depok. Yang hadir di sana adalah dosen berbagai perguruan tinggi termasuk UI dan juga mahasiswa yang sebagian besar mahasiswa S2 atau S3, tapi tidak menutup kemungkinan rakyat jelata juga hadir. Karena forumnya memang forum akademik, yang terjadi bukanlah sebuah kampanye melainkan membedah persoalan bangsa, dalam hal ini adalah masalah kesehatan masyarakat, sesuai dengan bidang dr Syarif. Permasalahannya ternyata sangat pelik dan akan coba saya uraikan secara ringkas.
1. Alokasi dana APBN maupun APBD untuk kesehatan memang sangat kecil, baru mencapai 2.8%, jauh di bawah standar WHO yaitu 15% (angka 15% sebenarnya arbitrer karena, besarnya anggaran kesehatan tentunya tergantung dari berapa APBN total itu sendiri. Biarpun persentasenya kecil, kalau APBN-nya besar, tentunya memadai. Untuk kasus Indonesia, 2.8% memang kecil dan tidak memadai). Ini disebabkan salah satunya karena paradigma pemerintah yang memandang sektor kesehatan sebagai sektor penghabis uang, bukan sebuah sektor untuk investasi SDM masa depan. dr Syahrizal Syarif, tidak macam2 dalam kampanyenya dengan memberikan segepok janji, hanya satu saja, wujudkan 15% anggaran kesehatan. Akibat minimnya anggaran kesehatan, membuat pemerintah memang tidak mampu meng-cover biaya kesehatan.
2. Pembiayaan kesehatan, jika mau ditanggung oleh pemerintah, harus dilakukan dalam skema asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan masih problematik di Indonesia, karena pemerintah belum meng-cover seluruh penduduk, baru yang miskin saja, dan itu pun masih problematik. Dalam hal ini memang ada dua mahzab yang bertarung: yang pertama liberal ala Amerika, yang kedua sosial demokrat ala Eropa. Gaya Amerika mengatakan bahwa freedom, berarti free to choose, bebas memilih pengobatan yang ia inginkan. Asumsinya juga adalah persaingan bebas dapat menurunkan biaya pengobatan. Gaya Eropa mengatakan bahwa freedom, berarti free from sickness. Penyelenggaraan kesehatan di take-over oleh negara untuk menjamin itu. Indonesia tidak jelas menganut yang mana.
3. Arus liberalisasi juga merambah dunia kesehatan (yang kita tahu biasanya hanya dalam pendidikan, dengan BHMN). Rumah2 sakit mulai diswastakan. Selama ini pembiayaan rumah sakit pusat dan daerah sebagian besar ditanggung negara, bahkan ada yang sampai 90%. Namun pembiayaan bukan sekedar hanya masalah jumlahnya melainkan juga skemanya. Skemanya adalah begini, pemasukan dari rumah sakit masuk dahulu ke kas negara, kemudian dari kas negara baru dikeluarkan uang untuk pembiayaan rumah sakit. Anggaran pun sering turunnya terlambat dan tidak jelas. Anggaran per tahun bisa turun pada bulan Agustus dan sudah harus diserap sampai akhir tahun anggaran pada bulan Desember! Hanya 4-5 bulan untuk menyerap anggaran? Ribet kan? Hal ini menjadi lebih ribet lagi sejak otonomi daerah dimana rumah sakit menjadi salah satu andalan pemasukan daerah! Parah, sebuah tempat yang semestinya menjadi pelayanan masyarakat menjadi ajang bisnis. Tak aneh kalau biaya kesehatan makin mahal saja.
4. Sementara itu paradigma kesehatan masyarakat sendiri tidak hanya sebatas pengobatan, melainkan termasuk juga pencegahan. Ini belum dipahami oleh sebagian besar pejabat. Jangankan untuk pencegahan, untuk kuratif saja masih keteteran. Sebenarnya pada jaman orde baru pembangunan kesehatan masyarakat lumayan. Di waktu booming minyak 80-an, kelebihan pendapatan negara salah satunya adalah untuk membangun puskesmas. Sayang dari semuanya itu banyak yang sudah tidak operasional baik karena bangunannya sudah rusak atau pun tidak ada dokter. Dokter juga menjadi masalah karena perubahan regulasi. Dulu dokter puskesmas banyak dipenuhi oleh dokter PTT yang bersifat wajib sebelum mendapatkan ijin praktek. Sekarang ketentuan tersebut dicabut, dan menjadi sukarela, di satu pihak karena tekanan dari mahasiswa kedokteran yang males ke daerah dengan alasan HAM (atau apalah), di pihak lain pemerintah memang tidak punya anggaran untuk para dokter PTT ini.
Pusing tidak. Langkah pertama yang cukup feasible untuk diperjuangkan adalah 15% anggaran kesehatan. Di lain pihak adalah juga masalah mekanisme anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. Baru kemudian kita bisa bicara universal health care. Mungkin kita masih mimpi untuk bisa sama dengan negara tetangga kita Malaysia, yang kalau berobat jalan bayar 1 ringgit dan rawat inap bayar 3 ringgit, pukul rata untuk semua jenis penyakit!
Baru2 ini aku menghadiri sebuah acara yang dalam "kondisi normal" tidak akan saya hadiri. Mungkin ini juga karena kejadian itu terjadi dalam kesempatan yang "tidak normal". Singkat kata saya hadir dalam pertemuan dengan seorang CALEG DPR-RI dari PPP, DAPIL Jawa Barat VI yang membawahi kora Bekasi dan Depok, dr Syahrizal Syarif. Beliau juga adalah Ketua Badan Pelayanan Kesehatan NU, alias MENTERI KESEHATAN NU. Dalam kondisi normal, saya tidak akan hadir di dalam acara demikian, tapi forum tersebut memang sebuah forum "elite" yang dihadiri kurang dari 20 orang, dan diselenggarakan dalam sebuah format diskusi, yang bukan saja dialogis, tapi akademis. Pertemuan ini diadakan di Cak Tarno Institute, sebuah ajang debat yang kami bentuk di sebuah kios buku milik Cak Tarno, di bilangan UI Depok. Yang hadir di sana adalah dosen berbagai perguruan tinggi termasuk UI dan juga mahasiswa yang sebagian besar mahasiswa S2 atau S3, tapi tidak menutup kemungkinan rakyat jelata juga hadir. Karena forumnya memang forum akademik, yang terjadi bukanlah sebuah kampanye melainkan membedah persoalan bangsa, dalam hal ini adalah masalah kesehatan masyarakat, sesuai dengan bidang dr Syarif. Permasalahannya ternyata sangat pelik dan akan coba saya uraikan secara ringkas.
1. Alokasi dana APBN maupun APBD untuk kesehatan memang sangat kecil, baru mencapai 2.8%, jauh di bawah standar WHO yaitu 15% (angka 15% sebenarnya arbitrer karena, besarnya anggaran kesehatan tentunya tergantung dari berapa APBN total itu sendiri. Biarpun persentasenya kecil, kalau APBN-nya besar, tentunya memadai. Untuk kasus Indonesia, 2.8% memang kecil dan tidak memadai). Ini disebabkan salah satunya karena paradigma pemerintah yang memandang sektor kesehatan sebagai sektor penghabis uang, bukan sebuah sektor untuk investasi SDM masa depan. dr Syahrizal Syarif, tidak macam2 dalam kampanyenya dengan memberikan segepok janji, hanya satu saja, wujudkan 15% anggaran kesehatan. Akibat minimnya anggaran kesehatan, membuat pemerintah memang tidak mampu meng-cover biaya kesehatan.
2. Pembiayaan kesehatan, jika mau ditanggung oleh pemerintah, harus dilakukan dalam skema asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan masih problematik di Indonesia, karena pemerintah belum meng-cover seluruh penduduk, baru yang miskin saja, dan itu pun masih problematik. Dalam hal ini memang ada dua mahzab yang bertarung: yang pertama liberal ala Amerika, yang kedua sosial demokrat ala Eropa. Gaya Amerika mengatakan bahwa freedom, berarti free to choose, bebas memilih pengobatan yang ia inginkan. Asumsinya juga adalah persaingan bebas dapat menurunkan biaya pengobatan. Gaya Eropa mengatakan bahwa freedom, berarti free from sickness. Penyelenggaraan kesehatan di take-over oleh negara untuk menjamin itu. Indonesia tidak jelas menganut yang mana.
3. Arus liberalisasi juga merambah dunia kesehatan (yang kita tahu biasanya hanya dalam pendidikan, dengan BHMN). Rumah2 sakit mulai diswastakan. Selama ini pembiayaan rumah sakit pusat dan daerah sebagian besar ditanggung negara, bahkan ada yang sampai 90%. Namun pembiayaan bukan sekedar hanya masalah jumlahnya melainkan juga skemanya. Skemanya adalah begini, pemasukan dari rumah sakit masuk dahulu ke kas negara, kemudian dari kas negara baru dikeluarkan uang untuk pembiayaan rumah sakit. Anggaran pun sering turunnya terlambat dan tidak jelas. Anggaran per tahun bisa turun pada bulan Agustus dan sudah harus diserap sampai akhir tahun anggaran pada bulan Desember! Hanya 4-5 bulan untuk menyerap anggaran? Ribet kan? Hal ini menjadi lebih ribet lagi sejak otonomi daerah dimana rumah sakit menjadi salah satu andalan pemasukan daerah! Parah, sebuah tempat yang semestinya menjadi pelayanan masyarakat menjadi ajang bisnis. Tak aneh kalau biaya kesehatan makin mahal saja.
4. Sementara itu paradigma kesehatan masyarakat sendiri tidak hanya sebatas pengobatan, melainkan termasuk juga pencegahan. Ini belum dipahami oleh sebagian besar pejabat. Jangankan untuk pencegahan, untuk kuratif saja masih keteteran. Sebenarnya pada jaman orde baru pembangunan kesehatan masyarakat lumayan. Di waktu booming minyak 80-an, kelebihan pendapatan negara salah satunya adalah untuk membangun puskesmas. Sayang dari semuanya itu banyak yang sudah tidak operasional baik karena bangunannya sudah rusak atau pun tidak ada dokter. Dokter juga menjadi masalah karena perubahan regulasi. Dulu dokter puskesmas banyak dipenuhi oleh dokter PTT yang bersifat wajib sebelum mendapatkan ijin praktek. Sekarang ketentuan tersebut dicabut, dan menjadi sukarela, di satu pihak karena tekanan dari mahasiswa kedokteran yang males ke daerah dengan alasan HAM (atau apalah), di pihak lain pemerintah memang tidak punya anggaran untuk para dokter PTT ini.
Pusing tidak. Langkah pertama yang cukup feasible untuk diperjuangkan adalah 15% anggaran kesehatan. Di lain pihak adalah juga masalah mekanisme anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. Baru kemudian kita bisa bicara universal health care. Mungkin kita masih mimpi untuk bisa sama dengan negara tetangga kita Malaysia, yang kalau berobat jalan bayar 1 ringgit dan rawat inap bayar 3 ringgit, pukul rata untuk semua jenis penyakit!
Subscribe to:
Posts (Atom)
