85 orang

Tahukah anda kalau penumpang busway dalam satu bis maksimal 85 orang? Iseng aku coba hitung-hitung dari mana angka itu didapat.

Pertama dari jumlah kursi. Kursi belakang ada 5, tengah 16, dan depan 9, total 30. Kemudian pegangan untuk penumpang berdiri ada 55. Total memang 85 penumpang, dengan rincian 30 duduk, 55 berdiri. Pegangan untuk yang berdiri hanya untuk yang di gang tengah, di sekitar pintu tidak diberikan, jadi asumsinya, penumpang tidak diperkenankan berada di dekat pintu.

Masalahnya adalah, pertama, jarak antar pegangan berdiri agak tidak realistis, alias terlalu dekat satu sama lain. Angka realistisnya adalah 40, alias 40 orang berdiri. Yang kedua, penumpang kita nampaknya masih kurang beradab, semua ngumpul di pintu sehingga mempersulit orang masuk atau keluar dari bis. Walhasil, ketidaknyamanan dirasakan semua penumpang, hanya karena keegoisan orang yang tidak mau bergeser, padahal turunnya masih jauh.

Sedikit curhat saja, saya sering ngobrol sesama penumpang yang berdiri di ujung karena tidak mau nyesek di dekat pintu. Obrolan kita selalu di seputar kenapa orang2 selalu numpuk berdesakan di pintu, padahal di ujung lega. Apa mereka kurang kesadaran, egois, atau apa tak tahu lah. Bukankah busway bukan seperti Kopaja yang ngejar setoran yang penumpang belum turun sudah tarik gas. Jadi pasti ditunggu kalau mau turun, tak usah rebutan di dekat pintu. Ini adalah juga sebuah penanda yang baik untuk sebuah diktum:

Di saat orang mau menyerahkan kebebasannya ia malah mendapatkan kebebasannya, di saat ia memaksakan kebebasannya, ia malah kehilangan kebebasannya.

PERDA Anti Pengemis

Sebelumnya silahkan baca dulu artikel dari POS KOTA ini (tumben-tembennya aku baca POS KOTA), dan dari ANTARA

Bagaimana kita menanggapi PERDA anti pengemis dan gepeng?

Persoalannya memang tidak hitam putih. Fakta bahwa banyak pengemis profesional memang tidak bisa dipungkiri. Dan mereka menjadi penyakit masyarakat. PERDA yang mau menangani ini patut kita hargai.

Di lain pihak, apakah pemberian sangsi bagi orang yang memberi kepada pengemis bisa diterima? Bahwa mengemis dilarang, bisa lebih diterima. Tetapi memberi dihukum? Memberi uang kepada siapa pun, termasuk memberi uang kepada perampok, adalah hak setiap manusia. Ini tidak bisa dibatasi oleh undang-undang apa pun.

Kekerasan lagi di Papua

Baru-baru ini, kekerasan terjadi lagi di Papua, dengan kasus yang agak sepele sebenarnya. Seorang polisi marah-marah dan tidak terima karena anaknya yang mabuk-mabukan ditangkap oleh polisi lainnya. (selengkapnya lihat di sini).

Bukan kasusnya yang mau kutelusuri, tetapi mengapa begitu sering terjadi kekerasan di Papua (dan daerah lain di Indonesia juga sebenarnya. Kasus aliran sesat Al-qiyadah al islamiyah misalnya).

Banyak orang yang menduga bahwa motifnya adalah motif ekonomi. Ketertekanan secara ekonomi membuat orang menjadi lebih beringas. Ini ada benarnya. Negara maju yang secara ekonomi lebih baik, biasanya warganya menjadi lebih tidak beringas. Yang kedua, untuk kasus Papua khususnya, adalah masih merasuknya gaya hidup tribalisme di dalam hidup mereka. Memang mereka telah bersentuhan dengan kehidupan modern, tetapi untuk berpikir dan bertingkah sebagai manusia modern butuh waktu yang panjang. Jangankan orang Papua, orang Jakarta saja masih banyak yang tidak bisa bertingkah laku seperti manusia modern, yang bisa antri, tidak membuang sampah sembarangan, tidak nyerobot jalur busway, dll.

Bangsa kita memang tidak mengalami evolusi menuju modernisasi seperti layaknya sebuah peradaban. Kita mengalami revolusi, maju karena terbawa-bawa. Bangsa kita tidak mengalami revolusi demokrasi, yaitu penumbangan kekuasaan mutlak menuju demokrasi. Bangsa kita juga tidak mengalami renaissance dan aufklarung, yang membawa manusia menjadi berpikir rasional. Begitu pula dengan revolusi industri. Kita tiba-tiba kejatuhan itu semua di hadapan kita pada saat kita merdeka, tanpa proses. Jadilah kita begini adanya sekarang.

Bangsa kita masih perlu berevolusi jadi sebuah bangsa yang modern.

Rasa Sayange

Ribut lagi masalah lagu, setelah kasus Indonesia Raya tiga stanza-nya Roy Suryo. Kali ini dengan pemerintah Malaysia karena mereka memakai lagu Rasa Sayange sebagai jinggle promosi pariwisata mereka. Tapi di sini saya tidak akan memihak salah satu pihak, melainkan melihatnya dari sisi yang agak berbeda.

Kita-kita yang besar di zaman Orde Baru mungkin sudah menerima begitu saja bahwa lagu Rasa Sayange berasal dari Maluku. Dulu, entah kerjaan Orde Lama atau Orde Baru, ada semacam usaha untuk inventarisasi kebudayaan nasional. Kebudayaan dikatalogkan menjadi tarian, lagu, rumah adat, pakaian, dll, dan menjadi milik daerah tertentu. Di zaman saya SD dulu di pelajaran IPS, kita menghafalkan semua itu dan juga diujikan. Apa nama rumah adat Jawa, tari Seudati dari mana, termasuk tentu saja lagu Rasa Sayange dari mana?

Sekilas memang hal di atas tidak problematik. Tetapi tak segamblang itu sebenarnya.

1. Segala macam yang disebut tadi: lagu, pakaian, rumah adat, dll diatributkan ke salah satu propinsi, sehingga pertanyaannya di pelajaran sekolah adalah lagu/tarian/rumah adat anu berasal dari propinsi mana. Budaya, tentu saja, tidak bisa dikaping-kapling menjadi propinsi. Propinsi semata-mata adalah wilayah administratif pemerintahan. Jawa Barat saja (dulu) bukan hanya milik orang Priangan, karena orang Banten dan juga Cirebon (katanya) tidak mau disebut orang Priangan. Begitu pula dengan Sumatra, yang terlihat jelas antara Tapanuli dengan Deli yang sudah lebih dekat ke budaya Melayu. Apalagi budaya melayu yang menyebar di Sumatra dan Kalimantan atau malah lebih luas lagi karena bahasa melayu dipakai sebagai lingua franca di daerah nusantara ini. Intinya, membatasi budaya hanya pada batas propinsi adalah sesuatu yang konyol.

2. Apa batasan antara lagu daerah (folksong) dengan lagu pop dalam bahasa daerah, semacam campur sari-nya Didi Kempot atau Cak Dikin misalnya. Tidak jelas. Memang ada yang bilang kalau lagu daerah itu adalah lagu yang sudah lama sekali menjadi ciri khas satu daerah, dipakai dan dinyanyikan dalam keseharian maupun even-even budaya suatu daerah. Namun ini tidak menutup kemungkinan masuknya lagu pop yang baru diciptakan namun sudah menjadi klasik, sehingga dikategorikan lagu daerah juga. Ini menjadi problematik, karena disaat inventarisasi lagu2 daerah, para penyusunnya juga memasukkan beberapa lagu "pop" daerah menjadi lagu daerah. Salah satunya adalah lagu-lagu pop sunda ciptaan Alm. Sambas Mangundikarta, seperti Manuk Dadali dan Pileuleuyan. Kedua lagu tersebut dimasukkan ke dalam inventaris lagu daerah Jawa Barat. Kalau gitu gimana dengan lagu2nya Doel Sumbang yang juga berbahasa Sunda yang juga tak kalah terkenal. Apa lagi kalau dibandingkan dengan Stasiun Balapan-nya Didi Kempot yang sudah ngetop kemana-mana.

Kembali ke kasus lagu Rasa Sayange. Klaim lagu daerah Maluku seperti menurut inventaris resmi pemerintah Indonesia perlu dicek lagi, mengingat lagu ini memakai bahasa Melayu (meskipun berdialek Maluku). Dan Melayu itu cakupannya luas sekali, meliputi wilayah Indonesia dan juga Malaysia bahkan Madagaskar. Penciptanya bisa saja orang Maluku, tapi klaim lagu daerah Maluku benar-benar perlu dilihat secara lebih arif. Saya sewaktu berkunjung ke Malaysia di tahun 80-an cukup terkejut mendengar lagu Ayo Mama (satu lagi yang juga kita klaim sebagai lagu Maluku) yang ternyata juga populer di sana, di kalangan Melayu dan Cina. Nah, jadi lagunya lagu siapa dong?

Lagipula, sebenarnya folksong itu kan adalah milik rakyat, namanya saja folksong=lagu rakyat. Ia adalah milik rakyat, dimanapun rakyat itu berada. Urusan beginian jadi ribet karena sekarang ada embel-embel hak cipta intelektual. Pada sirik-sirikan ini milik siapa. Milik rakyat. Titik! Alias public domain bahasa kerennya.

Pilkada Jawa Barat

Mungkin gelegarnya belum terdengar. Pilkada Jawa Barat akan dilakukan pada April tahun depan. Beberapa calonnya udah ambil ancang-ancang, tebar pesona tempel foto sana sini. Tapi bukan itu yang mau kubahas.

Aku tinggal di Depok, secara administratif masuk Jawa Barat, otomatis ikut Pilkada. Yang membingungkan adalah selaku warga Depok, rasanya lebih terpengaruh oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah DKI daripada kebijakan Pemda Jawa Barat yang rasanya nun jauh di sana di Bandung tea.
Makanya aku lebih mendukung ide megapolitan Jakarta, meliputi Jabodetabek. Lebih masuk akal saja. Memang, ada perebutan duit di situ. Bekasi, Bogor dan Depok memang kecil, tapi bisa dipastikan memberikan masukan yang tidak kecil ke pundi-pundi Pemda Jawa Barat. Begitu pula Tangerang untuk Pemda Banten.

Tapi coba kita abaikan itu semua, dan melihatnya hanya dari kacamata penduduk di Jabodetabek. Bukankah lebih masuk akal kalau disatukan saja. Gak akan ada lagi joke seperti ini:

1. Bis kecil yang trayeknya Pasar Minggu - Depok yang hanya secuil panjang trayeknya harus menjadi Bis Antarkota Antar Propinsi.

2. Pemakai Flexi Combo gak harus tiap kali pulang pergi Bogor Jakarta mengaktifkan combonya, TIAP HARI! Semua dengan bahagia bisa pakai 021

3. Pemakai kendaraan bermotor Bogor gak harus bersitegang dengan Polres Bogor karena memakai pelat "B".

Dan tentu saja Busway bisa melayani sampai Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi!

Zebra cross, binatang apa itu?

Dari SD kita semua sudah tahu apa itu zebra cross. Kita tahu juga apa gunanya. Yaitu sebagai tempat penyeberangan. Apa itu benar?

Kalau mau jujur, kebenaran itu hanya kebenaran sepihak, yaitu kebenaran dari pihak orang yang mau menyeberang. Itu pun masih sering dilanggar, dengan nyeberang sembarangan, tanpa melihat zebra cross.

Mengapa saya katakan sepihak, karena kebenaran ini tidak diakui oleh pihak sebaliknya, yaitu pemakai kendaraan bermotor. Pemakai kendaraan bermotor di Indonesia, tidak melihat zebra cross sebagai tempat orang menyeberang. Mereka hampir tidak pernah (kecuali di Surabaya, mungkin, salut) memperlambat kendaraannya bila melewati zebra cross, melihat dahulu, ada orang yang mau menyeberang atau tidak. Saya setiap hari harus mengeluarkan perhatian ekstra untuk menyeberang di Jalan Margonda Depok yang padat dan laju kendaraannya kencang-kencang.

Kenapa demikian. Mungkin memang salah di pendidikan kita. Yang diajarkan tentang zebra cross adalah para pejalan kaki, melupakan para pengendara. Para pengendara seharusnya adalah yang lebih mematuhi zebra cross, baru pejalan kaki bisa memanfaatkannya dengan baik.

Jadi kesimpulannya, kalau zebra cross tidak dipatuhi, sebenarnya kita cuma ngabis-ngabisin cat putih saja...

Roy Suryo, "Indonesia Raya", Zainal Ma'arif, dan Pers Indonesia

Capek juga lama-lama melihat pers kita yang menyambar setiap umpan, walaupun itu umpan busuk. Kasus Roy Suryo dan Indonesia Raya, Zainal Ma'arif dan SBY. Kalau pun mau masuk TV, pantasnya hanya di Cek dan Ricek, karena levelnya emang segitu.

Dari dulu saya sering mendengar teman2 dari kalangan IT yang mengatakan kalau Roy Suryo itu gak tau apa2, alias cuma selebritis. Repotnya dia yang dianggap ahli sama media kita. Kasus kontroversi Indonesia Raya yang dia angkat emang buat eneg. Orang udah nyanyi lagu tiga stanza itu di jaman SD, SD di kampung lagi, yang hanya ada empat kelas dalam satu sekolah. Gak ada yang heboh tuh. Rekamannya juga udah dari jaman jebot. Kalau tidak salah ingat aku pernah melihat itu sewaktu SD di TVRI menjelang acara 17 Agustusan. Malah ada yang dinyanyikan dengan versi refren yang gak standar:

Indone Indone merdeka merdeka, Tanahku negriku yang tercinta ...

Gak ada yang heboh tuh... Emang bisanya cuma cari popularitas saja.

Apalagi Zainal Maarif, murahan sekali membuat isu seperti. Kalau pun itu benar, so what. Aku tidak peduli Presiden mau beristri berapa, asal ngurus negara ini bener.

Yang lebih parah lagi adalah pers kita yang melahap itu semua, demi sensasi. Sayangnya masyarakat kita juga belum cukup cerdas. Kalau kita cukup cerdas, kita boikot pers yang beritanya gak jelas kayak gini. Malu-maluin bangsa ini aja. Masih mending aku dukung tim nasional yang meskipun kalah kemarin tetapi kalah dengan kepala tegak! Hidup tim nasional, terutama buat kiper PSMS, Markus Horison. Mantap benar!

Kita boikot Roy Suryo!